REGULASI

Dasar Hukum Pelaksanaan Investasi

Surat Keputusan

NoNama RegulasiTentangDownload
1Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020Pengembangan Kewirausahaan TerpaduDownload
2Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2021Penunjukan Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2021Download
3Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Nomor 42 Tahun 2021Penetapan Penerapan Pelayanan Perizinan Melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perzinan Terpadu Untuk Publik Berupa Website Sicantik Cloud Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BireuenDownload

Peraturan Bupati

NoNama RegulasiTentangDownload
1Peraturan Bupati Bireuen No 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten BireuenDownload
2Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024Pajak Kabupaten dan Retribusi KabupatenDownload
3Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten BireuenDownload
4Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2010 Izin Mendirikan BangunanDownload
5Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020Penanaman ModalDownload
6Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non PerizinanDownload
7Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dalam Kabupaten BireuenDownload
8Keputusan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2022Pembentukan Tim Teknis Peninjauan Lapangan Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2022Download
9Keputusan Bupati Bireuen Nomor 581 Tahun 2021 Pembentukan Tim Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Dan Non Perizunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2021Download
10Keputusan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2021Pembentukan Tim Teknis Peninjauan Lapangan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2021Download
11Keputusan Bupati Bireuen Nomor 527 Tahun 2021 Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Kabupaten BireuenDownload
12Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022Tata Cara penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan GedungDownload
13Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kebupaten BireuenDownload

Referensi

NoNama RegulasiTentangDownload File
1PP Nomor 24 Tahun 2018Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDownload
2UU Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan DaerahDownload
3 Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik IndonesiaDownload
4Perpres RI Nomor 44 Tahun 2016Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyararatan di Bidang Penanaman ModalDownload
5Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017Percepatan Pelaksanaan BerusahaDownload
6Permendagri Nomor 137 Tahun 2017Kode dan Data Wilayah Administrasi PemerintahanDownload
7Perpres Nomor 20 Tahun 2018Penggunaan Tenaga Kerja AsingDownload
8Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan UsahaDownload
9Perpres RI Nomor 72 Tahun 2014Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja PendampingDownload
10Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016Kode dan Nama Kementerian/LembagaDownload
NoBadan Koordinasi Penanaman ModalTentangDownload File
1Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman ModalDownload
2Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman ModalDownload
3Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019"Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal"Download
NoKetenagaristrikanTentangDownload File
1Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2018Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang KetenagalistrikanDownload
NoPertanianTentangDownload
1Permen Pertanian Nomor 29 Permentan
PP.210 7 2018
Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor PertanianDownload
2Permen Pertanian Nomor 5 Tahun 2019Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor PertanianDownload
3Permen Pertanian Nomor 40 Tahun 2019Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor PertanianDownload
4Permen Pertanian Nomor 27 Tahun 2019Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor PertanianDownload
NoLingkungan Hidup Dan KehutananTentangDownload File
1Permen LHK Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelanyanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan KehutananDownload
2Permen LHK Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin LinkunganDownload
3Permen LHK Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Linkungan Untuk Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah memiliki Rencana Detail Tata RuangDownload
4Permen LHK Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelanyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDownload
5Permen LHK Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018Pedoman Pinjam Pakai Kawasan HutanDownload
6Permen LHK Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan DAN Pemantauan Lingkungan HidupDownload
7Permen LHK Nomor: P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat DikonversiDownload
8Permen LHK Nomor: P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosisitem atau Izin Usah Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan ProduksiDownload
9Permen LHK Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HidupDownload
10Permen LHK Nomor: P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HidupDownload
NoPekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatTentangDownload File
1Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi NasionalDownload
2Surat Edaran PUPR Nomor: 17/SE/DC/2018Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan GedungDownload
3Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2019Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi AsingDownload
4Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2018Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelanyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDownload
NoKesehatanTentangDownload File
1Permen Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor KesehatanDownload
NoObat Dan MakananTentangDownload File
1Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan MakananDownload
2Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan MakananDownload
NoPerdaganganTentangDownload File
1Permen Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang PerdaganganDownload
2Permen Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018Angka Pengenal ImportirDownload
3Permen Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018Penyelenggaraan Pendaftaran PerusahaanDownload
NoKomunikasi dan InformatikaTentangDownload File
1Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2018Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika Download
NoKeuanganTentangDownload File
1Permen Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan PerpajakanDownload
NoPariwisataTentangDownload File
1Permen Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018Pelanyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor PariwisataDownload
NoPendidikan TinggiTentangDownload File
1Permen Ristekdikti Nomor 51 Tahun 2018Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi SwastaDownload
2Permen Ristekdikti Nomor 52 Tahun 2018Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi SwastaDownload
NoPerkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)TentangDownload File
1Permen Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018Perizinan Usaha Simpan Pinjam KoperasiDownload
2Permen Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan KecilDownload
3Permen Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam KoperasiDownload
NoKetenaganukliranTentangDownload File
1Peraturan BAPPETEN Nomor 6 Tahun 2018Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor KetenaganukliranDownload
2Peraturan BAPPETEN Nomor 5 Tahun 2018Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Secara ElektronikDownload
NoKementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalTentangDownload File
1Permen ATR-BPN Nomor 14 Tahun 2018Izin LokasiDownload
2Permen ATR-BPN Nomor 15 Tahun 2018Pertimbangan Teknis PertanahanDownload
3Permen ATR-BPN Nomor 17 Tahun 2019Izin LokasiDownload
NoBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KetenagakerjaanTentangDownload File
1Peraturan BJPS Nomor 4 Tahun 2018Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDownload
NoKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaTentangDownload File
1Permen KUMHAM Nomor 17 Tahun 2018Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan PerdataDownload
2Permen KUMHAM Nomor 14 Tahun 2019Pengesahan KoperasiDownload
Open chat
1
Assalamualaikum!
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya tentang layanan Perizinan?