BIREUEN – Belasan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen, bersama sejumlah pengusaha dan akademisi, organisasi masyarakat (ormas), serta perwakilan media, Selasa (9/8/2022), melakukan pertemuan membahas penyusunan standar pelayanan izin berusaha.

Penyusunan standar izin berbagai jenis usaha itu dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bireuen.

Pertemuan Forum Group Diskusi (FGD) berlangsung di ruang Sekretariat MP TPTGR, Setdakab Bireuen dan dibuka oleh Asisten II Setdakab Bireuen, Ir M Jafar, MM.

Pembahasan perizinan bersama berbagai pihak itu terkait penyusunan Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Kadis DPMPTSP Bireuen, Rita Hayati Mukhtar kepada Serambinews.com mengatakan, pertemuan diskusi penyusunan standar pelayanan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyusunan standar pelayanan terhadap 1441 izin maka dilakukan konsultasi publik tentang standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

Disebutkan, pertemuan dihadiri berbagai SKPK terkait, pengusaha, akademisi dan lainnya untuk memperoleh rancangan, penerapan dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Inti dari pertemuan satu hari penuh, kata Rita Hayati, secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan harapan publik/meminimalisir kebijakan/dampak kebijakan merugikan publik, serta berkaitan dengan standar pelayanan sewaktu-waktu bisa berubah tergantung pola kerja dan perubahan regulasi.

Pertemuan menghadirkan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Aceh dan lainnya serta berlangsung.diskusi serta tanya jawab.

Asisten II Setdakab Bireuen, Ir M Jafar, MM dalam pertemuan tersebut antara lain mengatakan, penyusunan standar pelayanan agar masyarakat mengetahui secara persis tentang berbagai syarat yang harus disiapkan dalam sistem pelayanan OSS-RBA.

Pertemuan bersama untuk menyamakan persepsi serta mempedomani peraturan yang berlaku dalam mengurus izin secara online maupun manual.

“Setiap dinas memiliki ketentuan dan syarat untuk mengeluarkan izin, dengan adanya duduk bersama dapat dirancang sistem pelayanan dalam pengurusan izin berusaha,” ujarnya.(*)